Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta Gratis 2027, Penerima Akan Diverifikasi

Divson
17 November 2026 16:32 WIB

Sender.co.id – Pemerintah bersama DPR RI menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung program pendidikan gratis di sekolah swasta pada 2027. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan bersama pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program sekolah swasta gratis.

"Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta," kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, program tersebut tidak akan berlaku otomatis bagi seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan pendataan dan verifikasi untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima program.

"Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan," ujarnya.

Lalu menjelaskan, sejumlah sekolah swasta memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, termasuk sekolah yang menerapkan kurikulum tambahan internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah sebelum menetapkan penerima program.

Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun daftar sekolah swasta yang akan menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sebelumnya juga menjelaskan alokasi anggaran Rp5 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti menyebut anggaran itu sebagai bagian dari inisiatif awal untuk menyelenggarakan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

"Dua, inisiatif awal untuk menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun," ujar Abdul Mu'ti.

Alokasi tersebut merupakan bagian dari pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 sebesar Rp61,10 triliun.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan memastikan masyarakat tetap memperoleh hak pendidikan dasar tanpa terkendala biaya, termasuk bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Meski anggaran telah disiapkan, mekanisme pelaksanaan dan kriteria sekolah penerima masih menjadi bagian penting yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum program tersebut diterapkan pada 2027. (ra/wg)

Komentar