Septina Widia
Oleh : SEPTINA WIDIA, Mahasiswa STAI YASBA
Kabupaten Lampung Selatan saat ini masih menghadapi tekanan kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung. Data terakhir yang dipublikasikan menempatkan tingkat kemiskinan kabupaten pada 12,05 persen, dengan sekitar 127,74 ribu penduduk miskin, sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,60 persen.
Sebagai mahasiswa ekonomi, saya melihat Lampung Selatan berada pada titik yang menuntut keberanian kebijakan. Angka kemiskinan kabupaten memang sudah menurun menjadi 12,05% pada data terakhir, lebih baik dibandingkan 16,16% satu decade yang lalu. Akan tetapi angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 9,31% pada Maret 2026.
Di balik angka kemiskinan yang menurun, masih ada kelompok masyarakat yang rentan jatuh kembali miskin akibat pekerjaan tidak stabil, biaya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses ekonomi. Bahkan di tingkat provinsi, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat pada awal 2026, tanda bahwa sebagian penduduk miskin masih tertinggal jauh dari garis kemiskinan.
Pengangguran juga masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan. Saat ini Tingkat pengangguran terbuka Lampung Selatan tercatat 4,67%, sedikit lebih tinggi dar ipada target APBD 2026 sebesar 4,30–4,60%. Artinya, pembangunan harus tidak hanya menciptakan proyek, tetapi juga membuka lapangan kerja yang layak, terutama bagi lulusan sekolah, mahasiswa baru, dan tenaga kerja muda.
Di sisi lain Ketimpangan juga menjadi isu paling penting,meski Lampung Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata pesisir, dan letaknya yang strategis di koridor Lampung, Tetapi jika manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau wilayah tertentu, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar jurang sosial. Kemiskinan perdesaan di Lampung juga masih lebih tinggi daripada perkotaan, yaitu 10,41% berbanding 7,28%, sehingga pembangunan desa dan pesisir harus menjadi prioritas
Kami percaya bahwa Pemkab Lampung Selatan perlu memperkuat program berbasis data, bukan sekadar program seremonial semata. Data kemiskinan harus digunakan untuk menemukan rumah tangga paling rentan, kemudian memastikan bantuan tepat sasaran, serta menghubungkan mereka dengan pelatihan kerja, modal usaha mikro, dan akses pasar. Pemkab Lampung Selatan sendiri telah menekankan pentingnya percepatan program berbasis data untuk menekan kemiskinan
Bagi kami sebagai mahasiswa, kontribusi tidak berhenti pada kritik saja.Mahasiswa juga dapat terlibat melalui KKN, riset lapangan, pelatihan literasi digital, pendampingan UMKM, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Kampus juga perlu menjalin kerja sama nyata dengan pemerintah dan dunia usaha agar ilmu yang dipelajari benar-benar menjawab persoalan lokal.
Lampung Selatan tidak akan maju jika kemajuannya hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan sejati tercapai ketika petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan anak muda mendapat ruang yang sama untuk naik kelas. Karena itu, pembangunan 2026 harus diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi pada pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Kesimpulan :
Lamsel mengalami perbaikan pengangguran dan tren kemiskinan yang membaik, tetapi masih menghadapi tekanan struktural berupa tingginya angka kemiskinan, rendahnya penyerapan anggaran program antikemiskinan, serta risiko ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok. Dengan kata lain, kemajuan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk Lamsel.
Komentar