Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menyampaikan penjelasan terkait penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape haram. Foto: MUI Digital
Sender.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Asrorun Ni'am, Senin (9/11/2026).
Dalam ketentuan hukum Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan tiga poin utama terkait rokok elektrik.
Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan aerosol yang dihirup oleh pengguna.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin yang memiliki sifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Fatwa tersebut juga mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menyambut baik keputusan MUI yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan hingga perdagangan vape.
"Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini," kata Sahroni kepada wartawan di DPR, Selasa (10/11/2026).
Sahroni juga mendorong lembaga terkait segera menyusun aturan yang dapat menindaklanjuti fatwa tersebut agar memiliki landasan hukum yang jelas.
"Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini," ucapnya.
Menurut Sahroni, regulasi diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan vape, termasuk sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kementerian Kesehatan didorong menyusun kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat, sementara BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape.
Selain itu, BNN dan aparat penegak hukum direkomendasikan memperkuat pengawasan serta menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meski telah menetapkan penggunaan vape sebagai sesuatu yang haram, fatwa MUI tidak serta-merta membuat seluruh peredaran rokok elektrik otomatis dilarang berdasarkan hukum negara.
Pemberlakuan larangan secara hukum beserta sanksinya tetap membutuhkan regulasi resmi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Melalui fatwa ini, MUI mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan rokok elektrik serta meningkatkan perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan nikotin maupun risiko ketergantungan.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026. (ra/wg)
Komentar