Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ajukan Banding

Divson
19 November 2026 12:45 WIB

Sender.co.id – Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri. Keputusan tersebut diambil setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026).

Sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tersebut menyatakan Eko melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Meski menerima putusan tersebut, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko, yakni sanksi etika dan administratif.

"Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo usai sidang.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam, yang mengikuti jalannya persidangan menyampaikan bahwa Eko Hadi sempat mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf atas perbuatannya.

"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Anam dalam keterangan kepada wartawan.

Anam juga menyebut seluruh pihak yang dihadirkan dalam persidangan mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Pemeriksaan mencakup kepentingan para pihak, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik.

Menurutnya, mekanisme persidangan telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menjelaskan keterangannya.

Kasus yang menyeret Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal menggunakan akses maupun perangkat teknologi di lingkungan Polri. Dugaan tersebut mencakup penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada 3 November 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Selain dugaan penyadapan terhadap Presiden, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut. Sementara itu, pengajuan banding membuat proses etik terhadap Eko masih berlanjut pada tingkat berikutnya. (ra/wg)

Komentar