Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas didampingi Mendes PDTT Yandri Susanto dan Menkop Ferry Juliantono menyampaikan keterangan pers seusai ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Foto: Dok. BPMI Setpres
Sender.co.id â Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui tidak seluruh program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan. Memasuki hampir dua tahun pemerintahan, menurut Zulhas, terdapat sejumlah program yang menunjukkan hasil positif, tetapi ada pula yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 provinsi di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Zulhas mengatakan pemerintah perlu terbuka dalam mengevaluasi program-program yang telah dijalankan. Ia menyebut ada sektor yang telah menunjukkan keberhasilan, khususnya di bidang pangan, tetapi terdapat pula program yang masih bermasalah dan membutuhkan pembenahan.
âIni ada beberapa program yang berhasil. Tapi ada juga yang enggak berhasil, kita akui,â kata Zulhas.
Dalam evaluasinya, Zulhas menyoroti perkembangan sektor pangan nasional yang menurutnya menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan 2024, ketika Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas dalam jumlah besar. Berdasarkan angka yang disampaikan Zulhas, pada 2024 impor beras mencapai sekitar 4,5 juta ton, gula sekitar 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, serta sapi sekitar 1 juta ekor.
Sementara pada 2025, Zulhas menyebut Indonesia untuk pertama kalinya tidak melakukan impor beras dan mencatat surplus beras sekitar 4,2 juta ton. Untuk garam konsumsi, Indonesia juga disebut tidak lagi melakukan impor, meskipun impor garam untuk kebutuhan industri masih dilakukan.
âNah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil,â ujar Zulhas.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam sektor pangan selama pemerintahan berjalan.
Di sisi lain, Zulhas secara terbuka mengakui masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut pemerintah menemukan adanya praktik kecurangan, penyalahgunaan, hingga tindakan yang telah masuk dalam proses hukum. Pemerintah, kata dia, saat ini sedang melakukan penertiban dan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Zulhas mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Berbagai dugaan penyimpangan, menurutnya, telah diproses melalui jalur hukum dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Ia menargetkan proses penertiban terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Selain MBG, Zulhas menyinggung pelaksanaan program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan koperasi dalam jumlah besar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, Zulhas mengakui pelaksanaannya tidak mudah, terutama karena kondisi geografis dan persoalan penentuan lokasi.
Ia bahkan menyinggung adanya koperasi yang dibangun di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau.
âAda juga pekerjaan yang besar membangun koperasi 80.000, tidak gampang. Ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada,â ujar Zulhas.
Zulhas mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan untuk mengetahui bagaimana pembangunan koperasi tersebut bisa dilakukan di lokasi yang dinilai tidak strategis.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dibenahi agar pembangunan Kopdes benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan tidak sekadar memenuhi target pembangunan secara administratif.
Selain persoalan teknis di lapangan, Zulhas juga menilai kerumitan regulasi menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah program pemerintah belum berjalan maksimal.
Ia menyebut terdapat kebijakan yang terlalu rumit dan berputar-putar sehingga menyulitkan pelaksanaan program maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penyederhanaan aturan diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara lebih efektif di lapangan.
Evaluasi tersebut menjadi penting karena berbagai program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada proses implementasi hingga tingkat daerah dan masyarakat.
Zulhas juga menyoroti persoalan kesejahteraan nelayan. Ia mengakui peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Salah satu indikator yang digunakan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Zulhas menyebut NTN masih berada di angka 103,9, dan pemerintah menargetkan peningkatan hingga sekitar 120 melalui berbagai upaya perbaikan sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi bagian dari pembenahan sektor pangan karena nelayan memiliki peran penting dalam penyediaan pangan nasional.
Atas program-program yang belum berjalan maksimal tersebut, Zulhas menyampaikan permintaan maaf sekaligus meminta dukungan masyarakat agar pemerintah dapat melakukan pembenahan.
Ia menegaskan evaluasi terhadap program pemerintah merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. (it/dv)
Komentar