Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Menurut Bahlil, masyarakat yang sudah mampu seharusnya tidak mengambil subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat yang lebih membutuhkan. Foto: espos.id
Sender.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tengah mengkaji rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Bahlil mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membuat penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang sudah tergolong mampu seharusnya tidak ikut menikmati subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Desil 9, 10 itu kan seperti saya. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Meski demikian, Bahlil menegaskan pembatasan tersebut belum menjadi kebijakan final. Pemerintah masih melakukan kajian terkait skema dan mekanisme yang akan diterapkan apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan.
Selama kajian belum menghasilkan keputusan resmi, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih dapat membeli Pertalite sesuai dengan mekanisme yang berlaku saat ini.
“Sekarang masih dalam kajian. Kalau belum ada keputusan, ya masih seperti biasa,” ujar Bahlil.
Dalam mekanisme yang berjalan saat ini, kendaraan biasa masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 50 liter per hari. Sementara kendaraan seperti bus dan truk mendapatkan kuota hingga 200 liter per hari.
Wacana pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu sebelumnya juga muncul dalam pembahasan pemerintah mengenai penyaluran subsidi energi. Pemerintah mempertimbangkan penggunaan klasifikasi desil kesejahteraan sebagai salah satu acuan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi 10 kelompok. Secara umum, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Bahlil menilai penggunaan subsidi oleh kelompok masyarakat mampu berpotensi mengurangi efektivitas anggaran negara dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan subsidi energi ke depan dapat diberikan secara lebih terarah. Namun, Bahlil menekankan pemerintah masih membutuhkan kajian sebelum menentukan skema pembatasan yang akan diberlakukan.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada larangan resmi bagi masyarakat desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite. Pemerintah juga belum mengumumkan kapan kebijakan pembatasan tersebut akan mulai diterapkan.
Harga Pertalite saat ini masih berada di angka Rp10.000 per liter. Pemerintah sebelumnya juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan pada 2026. (wg)
Komentar