Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak rancangan tersebut pertama kali bergulir. Foto: Dok. DPR RI
Sender.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Aturan ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan pembahasan Komisi III DPR RI.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan juga berkembang dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal. DPR menyebut pembahasan turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Meski telah disahkan, substansi UU Perampasan Aset mendapat perhatian dari kelompok masyarakat sipil. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Konsep tersebut berkaitan dengan kondisi ketika kekayaan seseorang, khususnya pejabat publik, meningkat secara tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menilai tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dapat membatasi upaya penindakan terhadap pihak yang memiliki peningkatan kekayaan tidak wajar.
“Poin-poin utama yang kita anggap bermasalah, yang harusnya sebenarnya masuk ya di dalam rumusan Undang-Undang Perampasan Aset terkait adalah sehubungan dengan illicit enrichment, penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita. Artinya para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya, dengan undang-undang yang disahkan saat ini belum tentu bisa dijerat,” ujar Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ibrahim, ketentuan tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari usulan masyarakat sipil dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Menanggapi kritik tersebut, Habiburokhman mengatakan konsep illicit enrichment tidak dimasukkan karena menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat maupun ahli.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman setelah Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, Komisi III juga telah mempelajari penerapan konsep tersebut di sejumlah negara. Selain itu, menurutnya, UU Perampasan Aset merupakan aturan yang bersifat formil atau mengatur tata cara hukum acara, bukan undang-undang materiil yang memuat norma penghukuman.
Habiburokhman juga menyebut adanya pandangan bahwa penerapan illicit enrichment berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Dalam laporan pembahasannya, DPR menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset memuat mekanisme non-conviction based (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Mekanisme tersebut tetap melibatkan proses pengadilan dan dirancang dengan memperhatikan perlindungan hak para pihak.
DPR juga menyebut regulasi ini mengatur pengawasan independen, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Habiburokhman menegaskan mekanisme perampasan aset tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi awal dari tantangan berikutnya, yakni memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan hak masyarakat. Di satu sisi, regulasi ini diharapkan memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, kritik terhadap sejumlah ketentuannya menunjukkan pentingnya pengawasan dalam penerapan aturan tersebut. (ra/wg)
Komentar