Keterangan pers Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 31 Oktober 2024. (Dok: Biro Pers Istana Presiden)
Sender.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ia telah menerima mandat dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengelola subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), agar lebih tepat sasaran.
Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki data masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penyalurannya lebih akurat. "Data kita harus seragam dan tepat sasaran. Jangan sampai subsidi diberikan kepada yang tidak berhak," tegasnya di Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).
Saat ini, pihaknya sedang menyusun formula baru, termasuk mengubah skema subsidi dari komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden," tandasnya.
Adapun Bahlil saat ini ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo sebagai ketua tim dalam program subsidi tepat sasaran tersebut.
Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), saat ini belum tepat sasaran.
Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia.
"Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif," ungkapnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).
Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.
"Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu," kata Purnomo.
Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. "Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting," paparnya.
Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. "Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2," tutupnya. (DV)
Komentar