Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, di tengah keterbatasan BBM yang berdampak pada mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Makassar menerapkan pembelajaran daring bagi siswa TK hingga SMP pada 12–19 September 2026 untuk mengurangi mobilitas kendaraan. Foto: Detik.com
Sender.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP mulai 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menerima aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa yang ikut terdampak kondisi antrean BBM. Menurutnya, pembelajaran tetap dapat berjalan dari rumah sehingga siswa tidak perlu melakukan perjalanan menuju sekolah.
“Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring,” ujar Munafri. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan mobilitas kendaraan pada jam sekolah sekaligus mengurangi penggunaan BBM.
Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026 yang ditetapkan pada 11 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman mengatakan penerapan pembelajaran daring merupakan tindak lanjut dari arahan wali kota dengan tetap mengutamakan keberlangsungan proses pendidikan.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami sedang menyusun edaran untuk penerapan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM,” kata Achi. Ia menegaskan proses pendidikan tetap harus berjalan, sementara teknis pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan akses masing-masing peserta didik.
Dalam surat edaran tersebut, guru diperbolehkan menggunakan berbagai platform atau media pembelajaran yang mudah diakses siswa. Guru juga diminta berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid apabila terdapat kendala selama pembelajaran. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan kegiatan belajar tetap efektif, terarah, serta tidak membebani siswa maupun orang tua.
Pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan BBM dan situasi di Kota Makassar. Apabila kondisi kembali normal dan memungkinkan pembelajaran tatap muka digelar, Dinas Pendidikan akan menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut.
Di sisi lain, persoalan BBM juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pemerintah daerah akan meminta tambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat menyusul meningkatnya permintaan dan masih terjadinya antrean di sejumlah SPBU.
“Kita akan meminta ke kementerian menambah kuota ke Sulsel karena banyak permintaan,” kata Andi Sudirman. Ia juga meminta Pertamina mengoptimalkan seluruh nozzle yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan antrean bisa dikurangi.
Andi Sudirman meminta masyarakat bersabar selama pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan evaluasi dan penanganan distribusi BBM. Sementara itu, Pemkot Makassar berharap pengurangan mobilitas pelajar selama penerapan PJJ dapat membantu menekan kepadatan kendaraan serta konsumsi BBM di tengah kondisi pasokan yang belum sepenuhnya normal. (wg)
Komentar