Kepala SPPG Kalitengah, Sidoarjo, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rafli mengaku menyesal atas kejadian tersebut yang hingga kini masih dalam proses investigasi. Foto: Detik.com
Sender.co.id – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sejumlah siswa diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Mohon maaf ya, saya menyesal,” ujar Rafli kepada awak media, Rabu (2/9/2026).
Rafli menjelaskan proses pengolahan makanan MBG dimulai sekitar pukul 00.00 WIB, kemudian makanan dikirim kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak SPPG menerima laporan mengenai lima siswa dari SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2 yang mengalami keluhan serupa.
Menurut Rafli, makanan yang dikirim sebelumnya telah melalui pemeriksaan organoleptik dengan melibatkan PIC dari pihak sekolah. Ia mengatakan makanan tersebut juga memiliki batas konsumsi sekitar empat jam setelah diterima. Namun, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan jumlah korban terus bertambah seiring proses pendataan. Data terbaru pada Kamis (3/9/2026) mencatat 664 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Sebanyak 581 orang telah diperbolehkan pulang, 77 masih menjalani rawat inap dan enam pasien masih dalam observasi. “Secara umum kondisi pasien yang masih menjalani perawatan stabil,” kata Lakhsmie.
Lakhsmie mengatakan keluhan yang dialami korban antara lain mual, muntah, pusing dan diare. Dinkes Sidoarjo juga mengaktifkan Tim Krisis Kesehatan untuk menangani korban di lokasi maupun di sejumlah fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG Kalitengah, termasuk sarana dan prasarana serta instalasi pengolahan air limbah. Menurutnya, terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
Teguh menyebut SPPG Kalitengah sebelumnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Namun, pemeriksaan tetap diperlukan terhadap bahan baku, proses pengolahan hingga operasional dapur untuk mengetahui penyebab kejadian.
Teguh juga mengungkapkan SPPG Kalitengah melayani 19 lembaga pendidikan dengan kapasitas produksi sekitar 2.800 porsi per hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan SPPG Kalitengah dikenai suspensi berat selama 30 hari. BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan diganti. “Kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan pencopotan sekaligus pergantian,” kata Ketut.
Ketut menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kondisi para korban mendapatkan penanganan. Sementara investigasi bersama Dinas Kesehatan tetap dilakukan untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan.
Kepala BGN Sudaryono kemudian mengungkap temuan lain dalam investigasi, yakni dugaan kelalaian dalam proses pelabelan waktu makanan matang dan batas maksimal konsumsi. Menurut Sudaryono, label tidak ditempel pada seluruh wadah makanan, melainkan hanya pada satu wadah untuk satu PIC.
Sudaryono mengatakan makanan yang seharusnya dikonsumsi sebelum batas waktu tertentu justru dikirim ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam sekitar pukul 11.30 WIB dan baru dikonsumsi setelah pukul 12.00 WIB. Ia menyebut temuan tersebut sebagai dugaan kelalaian yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis BGN. Namun, penyebab medis dari kejadian tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi. Pemerintah Jawa Timur juga memprioritaskan penanganan seluruh korban yang masih menjalani perawatan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti perbedaan waktu pengiriman dan konsumsi makanan sebagai salah satu temuan dalam evaluasi. Menurut Khofifah, ada penerima manfaat yang mendapatkan makanan lebih cepat dan tidak mengalami persoalan, sementara makanan yang dikirim sekitar pukul 11.00 WIB dan dikonsumsi sekitar pukul 12.30–13.00 WIB justru ditemukan kasus gangguan kesehatan.
Khofifah menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan MBG perlu diperkuat di seluruh lini, termasuk terhadap SPPG sebagai penyedia makanan. Meski demikian, faktor waktu pengiriman tersebut masih menjadi bahan evaluasi dan belum dapat disebut sebagai penyebab pasti keracunan.
Kasus ini bermula pada Selasa (1/9/2026), ketika santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan siswa dari sejumlah sekolah menerima makanan MBG yang disuplai SPPG Kalitengah. Menu yang diberikan antara lain nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali dan apel. Para penerima kemudian mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, pusing dan diare.
Hingga Kamis (3/9/2026), investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab kejadian. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel dari korban menjadi bagian penting dalam menentukan apakah gangguan kesehatan tersebut memang disebabkan oleh makanan MBG yang didistribusikan dari SPPG Kalitengah. (wg)
Komentar